Tiga Hukum dalam Perjanjian Lama

3

Banyak orang salah paham apakah hukum-hukum dan peraturan-peraturan di dalam Perjanjian Lama masih berlaku atau sebenarnya tidak berlaku lagi. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus membedakan hukum-hukum di Perjanjian Lama dan senantiasa membaca segala sesuatu di dalam Perjanjian Lama dalam terang Perjanjian Baru. St. Thomas Aquinas (ST, I-II, q. 98-108) mengatakan bahwa ada 3 macam hukum di dalam Perjanjian Lama, yaitu:

1. Hukum Moral (Moral Law)

Moral Law atau hukum moral adalah menjadi bagian dari hukum kodrati, hukum yang menjadi bagian dari kodrat manusia, sehingga Rasul Paulus mengatakan “Sebab dengan itu mereka menunjukkan, bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela” (Rom 2:15). Contoh dari hukum ini adalah yang tertulis di 10 perintah Allah, dimana terdiri dari dua loh batu, yang mencerminkan kasih kepada Allah (perintah 1-3) dan juga kasih kepada sesama (perintah 4-10). Hukum kodrati ini adalah hukum yang tetap mengikat (bahkan sampai sekarang) dan dipenuhi dengan kedatangan Kristus, karena hukum kodrati ini adalah merupakan partisipasi di dalam hukum Tuhan.

2. Hukum Seremonial (Ceremonial law)

Hukum ini merupakan ekspresi untuk memisahkan sesuatu yang sakral dari yang duniawi yang juga berdasarkan prinsip hukum kodrat, seperti: hukum persembahan, tentang kesakralan, proses penyucian untuk persembahan, tentang makanan, pakaian, sikap, dll. Hukum ini tidak lagi berlaku dengan kedatangan Kristus, karena Kristus sendiri adalah persembahan yang sempurna; sebab Kristus menjadi Anak Domba Allah yang dikurbankan demi menebus dosa-dosa dunia. Maka kurban sembelihan seperti yang disyaratkan di dalam Perjanjian Lama tidak lagi diperlukan, karena telah disempurnakan di dalam kurban Kristus di dalam Perjanjian Baru. Itulah sebabnya di Gereja Katolik sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus dan juga para rasul (Petrus dan Paulus) tidak mempermasalahkan makanan-makanan persembahan, karena bukan yang masuk yang najis, namun yang keluar.

3. Hukum Yudisial (Judicial Law)

Ini adalah merupakan suatu ketentuan yang menetapkan hukuman (sangsi) sehingga peraturan dapat dijalankan dengan baik. Oleh karena itu, maka peraturan ini sangat rinci, terutama untuk mengatur hubungan dengan sesama, seperti: peraturan untuk penguasa, bagaimana memperlakukan orang asing, dll. Dalam Perjanjian Lama, Judicial law ini ditetapkan sesuai dengan tradisi bangsa Yahudi. Contoh dari judicial law: kalau mencuri domba harus dikembalikan empat kali lipat (Kel 22:1), hukum cambuk tidak boleh lebih dari empat puluh kali (Ul 25:3), memberikan persembahan persepuluhan (Mal 3:6-12). Setelah kedatangan Kristus di Perjanjian Baru, maka hukum yudisial/ judicial law ini tidak berlaku lagi; sebab Kristus membuka pintu keselamatan bagi bangsa-bangsa lain, sehingga ketentuan hukuman (sangsi) diserahkan kepada pemerintahan bangsa-bangsa lain tersebut, dan di dalam konteks umat Kristiani, maka hukum yudisial/  judicial law ditetapkan oleh Gereja Katolik yang memiliki anggota dari seluruh bangsa.

Hukum Moral adalah tetap dan yang lain dapat berubah

Kalau kita perhatikan, hukum seremonial dan hukum yudisial senantiasa bersumber dari hukum moral. Dan hukum moral inilah yang terus tetap ada dan harus terus dijalankan, karena hukum moral adalah partisipasi dalam hukum Tuhan.  Manifestasi sempurna dari hukum moral adalah sebagaimana nyata dalam 10 perintah Allah, yang terdiri dari dua perintah utama, yaitu: Mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu dan mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Sedangkan hukum seremonial, segala yang bersifat kurban sembelihan/ kurban bakaran atau kurban sesajian bagi perayaan ibadah, tidak lagi disyaratkan, sebab dalam kurban Kristus, segala kurban Perjanjian Lama tersebut telah sempurna digenapi. Maka kurban yang kita hantarkan dalam ibadah  adalah kurban kita yang kita persatukan dengan kurban Kristus. Demikian juga hukum yudisial, setelah Kristus naik ke Surga, maka tugas pengaturan hukum yudisial  di Gereja diberikan kepada para pemimpin Gereja, sedangkan hukum yudisial di luar Gereja, kepada negara dengan hukum yang dijiwai oleh nilai-nilai keadilan dan kasih sebagaimana diajarkan oleh Kristus.

 

Share.

About Author

Stefanus Tay, MTS dan Ingrid Listiati, MTS adalah pasangan suami istri awam dan telah menyelesaikan program studi S2 di bidang teologi di Universitas Ave Maria - Institute for Pastoral Theology, Amerika Serikat.

3 Comments

  1. Dear ibu ingrit/pak stef
    dlm ktab imamat banyak kt temukan aturan/firman allah ttg larangan terhadap sesuatu misalnya
    1.setiap anak lk lk yg lahir harus disunat pd hr kedelapan
    2.larangan memakan daging babi dll
    dlm prjanjian br ad jg kt temukan hal semacam ini yaitu bahwa bukan yg masuk kemulut yg menajiskan seseorang tp yg keluar dr mulut,nah pertanyaanya bahwa apakah firman yesus ini mau menegaskan bahwa daging babi tdk haram bg umatnya?,jk jawabanya “ia”maka gimana dgn aturan di ktab imamat tdi?.mengenai sunat jg dijelaskan dlm perjanjian br bahwa maslah sunat atau tdk adlah tdk pentig,ini jg kan bertolak belakang dgn yg ad di kitab imamat!
    Untuk itu mhn penjelasanny agar iman sy bleh smakin bertambah khususnya pd mslah pemahaman alkitab pd kasus diatas
    makasih,Tuhan yesus memberkati

    [dari katolisitas: Silakan membaca penjelan tentang tiga hukum di dalam Perjanjian Lama - silakan klik]

  2. bsa santoso on

    Dear Katolisitas.
    Saya baru manbaca artikel “Tiga hukum dalam perjanjian lama”, untuk lebih membantu saya dalam memahaminya mohon bantuannya untuk dapat memberikan contoh hukum yudisial yang diberikan oleh Gereja
    seperti yg tertera dalam artikel diatas sbb:
    “Demikian juga hukum yudisial, setelah Kristus naik ke Surga, maka tugas pengaturan hukum yudisial di Gereja diberikan kepada para pemimpin Gereja,……………. sebagaimana diajarkan oleh Kristus.”

    Terimakasih atas bantuannya, sebelumnya maaf jika pertanyaannya terlalu dangkal.
    Salam
    Santoso

  3. Shalom Bsa Santoso,

    Ketentuan hukum yudisial yang kemudian ditentukan oleh Gereja, secara nyata dapat kita baca dalam Kitab Hukum Kanonik 1983, dalam Bab VI, Sanksi dalam Gereja, Kann 1311-1399. Di sana disampaikan ketentuan-ketentuan tentang sanksi yang diberlakukan kepada anggota Gereja, yang berupa medicinal penalties untuk mengobati kesalahan, dan sanksi berupa expiatory penalties -berupa larangan bagi yang bersangkutan untuk mengambil bagian dalam rahmat adikodrati yang disampaikan oleh Gereja (seperti sakramen-sakramen) untuk maksud membawa orang yang bersalah tersebut kepada pertobatan.

    Contoh misalnya sanksi ekskomunikasi. Silakan membaca selanjutnya di artikel ini, tentang maksud diberikannya sanksi tersebut, silakan klik.

    Salam kasih dalam Kristus Yesus,
    Ingrid Listiati- katolisitas.org

Add Comment Register



Leave A Reply