Perkawinan sah-kanonik jika salah satu tidak terbaptis

177

 

Perkawinan diatur oleh hukum Ilahi

Cikino pemuda Katolik telah berpacaran dengan Cikini gadis beragama Islam selama 3 tahun. Mereka merasa mantap untuk melanjutkan tali cinta mereka ke jenjang perkawinan. Tapi sayang, beda agama membuat mereka ragu apakah bisa perkawinan mereka diresmikan secara kanonik dan dipertahankan? Si gadis Cikini tetap kukuh dengan agama yang dianutnya sebagai muslimah, sementara Cikino tetap Katolik dan mau agar perkawinan diteguhkan secara Katolik. Apa dasar perkawinan mereka agar dapat disahkan secara kanonik? Apakah bisa mereka secara kanonik menerima peneguhan di dalam Gereja Katolik bagaimana dengan Cikini yang masih muslim yang tidak percaya (beriman) atas doa dan upacara perkawinan gerejani?

Perkawinan orang-orang Katolik meskipun hanya satu pihak yang Katolik, diatur tidak hanya oleh hukum ilahi melainkan juga oleh hukum kanonik (gereja), dengan tetap berlaku kewenangan kuasa sipil mengenai akibat-akibat yang semata-mata sipil dari perkawinan itu. Dalam kodeks baru KHK 1983, kanon 11 dinyatakan bahwa: “Yang terikat oleh undang-undang yang semata-mata gerejawi ialah orang yang dibaptis di dalam Gereja Katolik atau diterima di dalamnya dan yang menggunakan akal budinya dengan cukup dan jika dalam hukum dengan jelas tidak ditentukan lain, telah berumur genap tujuh tahun”. Jadi hanya mereka yang dibaptis dalam atau telah diterima dalam Gereja Katolik adalah subyek hukum gereja. Maka jika ada dua orang dibaptis non-Katolik menikah mereka bukan subyek hukum perkawinan gereja. Tetapi jika salah satunya adalah Katolik sementara yang lain bukan, maka yang Katolik dimasukkan dalam hukum gereja. Sebab kontrak itu tidak boleh pincang sebagaimana dikatakan oleh para ahli hukum gereja.

Hukum yang mengatur perkawinan

Sebelum diberlakukannya kodeks baru yakni sebelum tgl 27 November 1983, perkawinan antara dua orang non baptis diatur oleh hukum ilahi dan hukum gereja. Tetapi menurut kodeks yang baru 1983, perkawinan semacam itu bukan lagi diatur oleh hukum gereja yang semata-mata gerejawi. Perkawinan antara dua orang yang salah satu pihak telah dibaptis dalam Gereja Katolik atau diterima dan tidak meninggalkannya dengan tindakan formal dengan pihak lain tidak dibaptis adalah tidak sah (bdk. kan.1086, §1). Perkawinan itu menjadi sah kanonik jika mendapat kemurahan dari Ordinaris wilayah berupa dispensasi atas halangan tersebut dengan dipenuhinya syarat-syarat yang disebut dalam kanon 1125 dan 1126 (mohon dibaca dari KHK 1983).

Kan. 1125 Izin semacam itu dapat diberikan oleh Ordinaris wilayah, jika terdapat alasan yang wajar dan masuk akal; izin itu jangan diberikan jika belum terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

  1. pihak katolik menyatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman serta memberikan janji yang jujur bahwa ia akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga, agar semua anaknya dibaptis dan dididik dalam Gereja katolik;
  2. mengenai janji-janji yang harus dibuat oleh pihak katolik itu pihak yang lain hendaknya diberitahu pada waktunya, sedemikian sehingga jelas bahwa ia sungguh sadar akan janji dan kewajiban pihak katolik;
  3. kedua pihak hendaknya diajar mengenai tujuan-tujuan dan ciri-ciri hakiki perkawinan, yang tidak boleh dikecualikan oleh seorang pun dari keduanya.

Kan 1126  Adalah tugas Konferensi para Uskup untuk menentukan baik cara pernyataan dan janji yang selalu dituntut itu harus dibuat, maupun menetapkan cara hal-hal itu menjadi jelas, juga dalam tata-lahir, dan cara pihak tidak katolik diberitahu.

Dari perkawinan campur itu, maka hak dan kewajibannya bersumber secara kodrati dari ikatan perkawinan yang tidak semuanya sama. Sebagian bersumber secara kodrati dari ikatan perkawinan menurut tata penciptaan; seperti hak-hak untuk melaksanakan tugas suami-isteri, kewibawaan dan tanggungjawab untuk mendidik anak. Ada pula akibat lain yang bersumber dari ikatan perkawinan, tetapi cenderung termasuk dalam tatanan sosial; seperti hidup bersama, biaya hidup dan ini yang disebut sebagai efek sipil. Yang terakhir ini sering berbeda antara satu negara dengan yang lain seperti hak dan warisan. Meskipun demikian perkawinan yang telah eksis dan sah itu harus tetap dipertahankan.

Perkawinan yang terjadi perlu dipertahankan

Kanon 1060: “perkawinan mendapat perlindungan hukum, karena itu dalam keragu-raguan haruslah dipertahankan sahnya perkawinan, sampai dibuktikan kebalikannya”

Kanon ini mau menyatakan bahwa kebahagiaan bersama mengandaikan adanya stabilitas perkawinan dan hukum yang membela hal itu. Hal itu dilaksanakan dengan beberapa cara, terutama dengan menerapkan pada perkawinan. Prinsip yang selalu diberlakukan oleh hukum pada suatu perbuatan iuridis; yakni jika sebuah tindakan telah dilakukan dengan pasti hal itu harus diandaikan sudah dilaksanakan secara sah. Oleh karena itu, dalam kasus-kasus di mana muncul keraguan akan keabsahan suatu perkawinan, hukum mengambil sikap bahwa perkawinan itu telah dilaksanakan secara sah, dan dengan demikian membela keabsahannya sampai ketidakabsahan itu terbukti.

Pengandaian ini berlaku untuk semua perkawinan yang dilaksanakan dengan tata peneguhan yang legitim. Tetapi hal itu tidak berlaku untuk sebuah perkawinan yang dilaksanakan oleh seorang Katolik yang tidak menggunakan tata peneguhan kanonik dan tidak mendapat dispensasi dari keharusan itu. Persatuan cinta antara dua orang semacam itu, tidak mencerminkan sebuah perkawinan menurut hukum Gereja.

Dari sebab itu, perkawinan yang sah dan kanonik mesti dipertahankan sampai akhir hidup. Salah satu kunci mempertahankan perkawinan adalah membangun cinta; menumbuhkan iman; membangun saling percaya; keintiman; mengatur ekonomi rumah tangga dengan baik; kehadiran anak buah perkawinan; menghindari pihak ketiga; menjaga romantisme; membiasakan berkomunikasi setiap hari secara intens; saling memuji dan memberi perhatian.

Share.

About Author

Romo RD. Dr. D. Gusti Bagus Kusumawanta, Pr. adalah Hakim Tribunal Keuskupan Denpasar dan Regio Gerejawi Nusra, Sekretaris Komisi Seminari KWI, BKBLII dan pengurus UNIO Indonesia. Lulusan Fakultas Hukum Gereja di Universitas Pontifikal Urbaniana, Roma 2001.

177 Comments

  1. Apakah gereja bisa memberikan pemberkatan apabila pasangan saya Muslim ? Syarat apa yg diperlukan ? Tolong penjelasannya. Terimakasih sebelumnya.

    Submitted on 2013/12/01 at 6:56 am

    Saya punya pasangan Muslim, apa syarat yg diperlukan apabila kami akan melakukan pernikahan di gereja katolik? Apakah itu bisa dilakukan ? Saya sangat berharap untuk penjelasannya. Terimakasih sebelumnya untuk jawabannya.

    [dari Katolisitas: Sebagai umat Katolik, Anda mempunyai kewajiban untuk mengusahakan agar perkawinan Anda diberkati secara Katolik. Silakan Anda menulis surat ke pihak Keuskupan untuk memohon dispensasi, karena pasangan Anda tidak Katolik. Silakan bicarakan dengan pastor paroki Anda. Namun sebelum itu silakan Anda membaca terlebih syarat-syaratnya sebagaimana ditulis oleh Rm Wanta di artikel di atas, silakan klik. Suami Anda memang tidak harus menjadi Katolik agar perkawinan Anda dapat diberkati secara Katolik. Namun demikian ia harus mengetahui dan menyetujui bahwa Anda mempunyai kewajiban untuk mengusahakan sekuat tenaga, agar Anda tetap Katolik, dan membaptis dan mendidik anak-anak secara Katolik. Jika ia setuju untuk hal ini, maka Anda dapat memohon dispensasi dari Keuskupan dan setelah diperoleh dispensasi maka pemberkatan perkawinan Anda dapat dilakukan di Gereja Katolik.]

  2. Yth. Romo / Team Katolisitas
    Berkah Dalem…
    Mohon penjelasannya mengenai permasalahan perkawinan sbb.:
    1. A (laki-2 muslim) menikah dengan B (wanita Katholik) dengan pemberkatan di Gereja Katholik
    2. 16 tahun kemudian mereka cerai
    3. Si B kemudian berencana menikah lagi dengan C (laki-2 Katholik, status liber / bebas)
    Pertanyaaanya : apakah si B terkena halangan pernikahan atau tidak, mengingat perkawinan sebelumnya pemberkatan di Gereja Katholik?
    Terima kasih..Berkah Dalem….

    [Dari Katolisitas: Perceraian secara sipil tidak memutuskan ikatan perkawinan, jika perkawinan tersebut sudah sah diberkati menurut hukum Gereja Katolik. Jika demikian keadaannya, maka B memang statusnya tidak bebas, ia masih terikat perkawinan dengan suaminya. Maka menurut hukum Gereja Katolik, yang mengambil dasar dari Mat 19:5-6, B tidak dapat menikah lagi. Kekecualian adalah jika ia dapat membuktikan bahwa perkawinannya yang terdahulu itu sudah tidak sah sejak awal mula. Namun untuk itu ia harus mengajukan surat permohonan kepada pihak Tribunal keuskupan, dan kasusnya harus diperiksa terlebih dahulu oleh Tribunal, dan ia harus dapat menyertakan bukti dan saksi yang mendukung permohonannya. Tanpa surat pernyataan persetujuan dari Tribunal ini, maka ikatan perkawinan yang terdahulu tetaplah sah, dan dengan demikian wanita itu terhalang untuk menikah lagi.]

  3. Shalom ibu Inggrid..
    saya ingin bertanya bolehkah seorang wanita meninggalkan suaminya yang non katholik untuk bersatu dengan seorang pria Kristen? Sebab Menurut 2 korintus 6:14 janganlah kamu merupakan pasangannya yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak Percaya…………….

    Berdasarkan Matius 19:9 Tetapi aku berkata kepadamu barangsiapa menceraikan istrinya kecuali karena zinah lalu kawin dengan perempuan lain,ia berbuat zinah.
    Apakah berarti seseorang boleh menceraikan pasangannya apabila berbuat zinah?

    Apakah matius 19:6 juga berlaku untuk pasangan Kristen Dan non-Kristen?

    Dan mengapa musa memberikan Surat cerai kepada orang yang ingin bercerai? (Mat 19 : 7-8)

    Terima kasih

    • Shalom Efemia,

      Harap dipahami, bahwa Gereja Katolik sangat menjunjung tinggi perkawinan, maka Gereja tidak mengakui perceraian. Nah jika seorang wanita Katolik menikah dengan seorang pria yang non- Katolik, maka pertanyaannya adalah, apakah wanita itu sudah Katolik saat menikah? Kalau ia belum Katolik saat menikah, namun perkawinannya sudah diberkati secara sah menurut agama yang dianutnya saat itu, maka ikatan perkawinan tersebut diakui juga oleh Gereja Katolik. Sedangkan kalau ia sudah Katolik waktu menikah, seharusnya ia menikah di Gereja Katolik (walaupun suaminya tidak Katolik saat itu). Seharusnya, sebelum menikah ia minta dispensasi kepada pihak otoritas Gereja Katolik (keuskupan) karena mau menikah dengan seorang yang berbeda agama dengannya. Jika ia tidak pernah meminta dispensasi dan menikah di luar Gereja Katolik, maka sesungguhnya perkawinannya itu cacat kanonik, yaitu tidak sesuai dengan ketentuan Gereja. Namun demikian, dapat terjadi bahwa faktanya pasangan itu sudah menikah secara sipil dan kemudian mempunyai anak-anak. Walaupun memang perkawinan itu tidak memenuhi ketentuan kanonik, namun secara kodrati pasangan itu adalah orang tua anak-anak mereka, dan karena itu keduanya terikat tanggungjawab untuk membesarkan dan mendidik anak-anak tersebut.

      Prasyarat untuk menikah dengan sah di Gereja Katolik adalah, masing-masing pihak dari pasangan tersebut harus berstatus liber, artinya, sebelumnya tidak pernah menikah ataupun terikat perkawinan dengan siapapun. Maka dengan keadaan bahwa wanita itu sudah pernah menikah (walaupun mungkin secara sipil saja) dan terikat tanggungjawab kodrati dengan seseorang, maka itu tidak dengan mudah diabaikan. Kalau sampai wanita itu mau menikah secara sah menurut ketentuan Gereja maka ia harus terlebih dahulu membereskan status perkawinannya yang terdahulu. Ia harus menulis surat kepada pihak otoritas Gereja (dalam hal ini Keuskupan), sambil menyertakan data dan bukti sehubungan dengan keadaan perkawinannya yang tidak sesuai dengan ketentuan itu, dan mohon agar pihak Keuskupan mengeluarkan surat pernyataan bahwa perkawinan yang terdahulu tersebut tidak sah menurut hukum Gereja. Jika surat ini sudah dikeluarkan, baru ia dapat menikah secara sah di Gereja Katolik.

      Ayat 2 Kor 6:14-16 mengatakan, “Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup ….” Terjemahan ayat ke 14 tersebut dalam bahasa Inggris, adalah, “Do not be unequally yoked together with unbelievers.Yoke di sini dihubungkan dengan bajak, maka jika dikatakan jangan dihubungkan sebagai pasangan dalam bajak, ini mengacu kepada Ul 22:9 yang melarang pasangan hewan yang berbeda dalam satu bajak. Maka yang dimaksudkan di sini oleh Rasul Paulus adalah kontras antara orang percaya dan orang yang tidak percaya, secara khusus di sini Rasul Paulus memperingatkan jemaat Korintus agar tidak terpengaruh ajaran kaum pagan. Pengaruh ini memang bisa lewat bermacam hal, termasuk lewat perkawinan. Maka Rasul Paulus memang memberikan peringatan kepada jemaat akan perbedaan ini dan resiko pengaruh ajaran kaum pagan. Namun, larangan ini diberikan sebagai peringatan umum, sehingga tidak dapat diinterpretasikan sebagai pembenaran untuk meninggalkan pasangan, jika sudah secara kodrati terikat sebagai suami istri. Seorang komentator Kitab Suci yang terkenal, Adam Clarke, pernah mengatakan demikian tentang ayat ini, “A man who is truly pious, marrying with an unconverted woman, will either draw back to perdition, or have a cross during life.’  The same may be said of a pious woman marrying an unconverted man.  Such persons cannot say this petition of the Lord’s prayer, Lead us not into temptation. They plunge into it of their own accord.

       

      Sedangkan untuk interpretasi Mat 19:9 (dan Mat 5:32), mari mengacu kepada ajaran St. Klemens dari Aleksandria (50-216), mengajarkan maksud ajaran Yesus pada ayat tersebut, “Setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zinah…” Zinah di sini artinya adalah perkawinan antara mereka yang sudah pernah menikah namun bercerai, padahal pasangannya yang terdahulu itu belum meninggal (St. Clement of Alexandria, Christ the Educator, Bk. 2, Chap.23). Jadi, dalam hal ini, Yesus mengakui perkawinan yang pertama sebagai yang sah, dan perkawinan kedua itulah yang harusnya diceraikan agar pihak yang pernah menikah secara sah dapat kembali kepada pasangan terdahulu.

      Mat 19:5-6 mengisahkan tentang kehendak Allah sejak awal mula untuk memberikan ikatan yang tak terceraikan kepada seorang pria dan seorang wanita yang menikah (lih. Kej 2:24). Maka ayat ini memang tidak menyatakan secara spesifik, bagaimana jika pasangan tersebut tidak seiman. Bagi umat Katolik, pemberkatan ataupun sakramen perkawinan merupakan tanda dan sarana di mana Allah mempersatukan sang pria dan wanita itu. Maka jika hal ini sudah sah dilakukan, maka perkawinan tidak terceraikan.

      Bahwa di zaman Perjanjian Lama Nabi Musa pernah mengizinkan surat cerai, itu disebabkan karena ketegaran hati orang Israel pada saat itu (lih. Mat 19:7-8). Maka ini tidak dapat dijadikan patokan, sebab Yesus sendiri mengatakan, bahwa pada mulanya Allah tidak menghendaki demikian. Yang dikehendaki Allah adalah kesatuan perkawinan yang monogam, tak terceraikan, sampai seumur hidup, sebab perkawinan dikehendaki oleh Allah untuk menjadi gambaran kesatuan kasih antara Kristus dengan Gereja (lih. Ef 5:22-33).

      Demikianlah tanggapan saya, semoga berguna.

      Salam kasih dalam Kristus Tuhan,
      Ingrid Listiati- katolisitas.org

      • syalom katolisitas..

        bu ingrid mengatakan “Jika ia tidak pernah meminta dispensasi dan menikah di luar Gereja Katolik, maka sesungguhnya perkawinannya itu cacat kanonik, yaitu tidak sesuai dengan ketentuan Gereja.”

        pertanyaanya :
        1. apakah jika orang katolik yang menikah secara non-katolik tanpa meminta dispensasi dapat/boleh cerai?(belum dan sudah punya anak)
        2. bagaimana jika si katolik sebelum menikah menjadi non-katolik (pindah agama sesuai agama pasangan) terlebih dahulu?
        sebab kasus ini ada!

        “Namun demikian, dapat terjadi bahwa faktanya pasangan itu sudah menikah secara sipil dan kemudian mempunyai anak-anak. Walaupun memang perkawinan itu tidak memenuhi ketentuan kanonik, namun secara kodrati pasangan itu adalah orang tua anak-anak mereka, dan karenanya terikat tanggungjawab satu sama lain dan tanggungjawab membesarkan anak-anak tersebut.”

        pertanyaan :
        1. apakah perkawinan yang cacat kanonik/tidak sah=bisa dibatalkan menjadi sah dan tak terceraikan karena alasan anak? apakah hukumnya? KHK? KGK?

        terimakasih, mohon tanggapanya..

        • Shalom Xells,

          Sebelum saya menjawab pertanyaan Anda mari memegang prinsip dasarnya terlebih dahulu bahwa Gereja selalu mengandaikan perkawinan itu sah, sampai dapat dibuktikan kebalikannya. Hal ini jelas disebutkan dalam Kitab Hukum Kanonik:

          KHK 1060 Perkawinan mendapat perlindungan hukum (favor iuris); karena itu dalam keragu-raguan haruslah dipertahankan sahnya perkawinan, sampai dibuktikan kebalikannya.

          Maka:

          1. Jika orang Katolik menikah secara non- Katolik

          Jika orang Katolik menikah secara non- Katolik, artinya perkawinannya itu cacat kanonik. Maka jika ia ingin membereskan perkawinannya, yang harus dilakukannya adalah ia menulis surat permohonan pembatalan perkawinan kepada Tribunal Keuskupan, agar pihak Tribunal dapat memberikan pernyataan bahwa perkawinan yang terdahulu sesungguhnya cacat kanonik, sehingga tidak sah. Silakan berkonsultasi dengan Romo Paroki sebelum menuliskan surat permohonan tersebut, agar dapat disertakan data-data yang diperlukan. Tribunal nanti akan memeriksa kasus tersebut, dan baru setelah surat pernyataan dari Tribunal ini diperoleh, orang tersebut dapat menikah secara sah di Gereja Katolik. Maka istilahnya bukan cerai, tetapi menyatakan secara resmi bahwa perkawinan tersebut tidak sah sejak awal mula. Adanya anak atau tidak adanya anak tidak mempengaruhi dalam hal ini, jika nyatanya perkawinan tersebut memang cacat kanonik (peneguhannya tidak dilaksanakan menurut ketentuan Gereja Katolik). Jika surat persetujuan pembatalan perkawinan sudah dikeluarkan oleh pihak Tribunal, maka kedua pihak dinyatakan bebas/ liber sehingga jika diinginkan dapat menikah secara sah di Gereja Katolik. Namun demikian, pasangan tetap terikat oleh tanggung jawab kodrati dan tanggung jawab moral terhadap anak-anak mereka, dan untuk hal ini yang berlaku adalah hukum sipil.

          Kalau ia tidak mengurus pemberesan status perkawinannya seturut hukum Gereja, artinya, status perkawinannya ada di dalam ranah ‘keragu-raguan’ yang disebut dalam KHK 1060, namun karena perkawinan secara umum memiliki favor iuris, maka sebelum dibuktikan ketidaksah-annya, perkawinan tersebut tetap dianggap sah.

          2. Jika yang Katolik itu meninggalkan iman Katolik dan masuk memeluk agama non- Katolik sebelum perkawinannya itu?

          Gereja Katolik mengajarkan bahwa jika seseorang telah secara sah dibaptis, maka Baptisannya berlaku selamanya (lih. KHK kan. 845). Maka seseorang tak bisa menghapuskan Baptisannya dan menjadi tidak terbaptis karena pindah agama, meskipun ia dapat kehilangan efek-efek Baptisannya, akibat dosa-dosa berat yang dilakukannya. Nah, salah satu dosa itu adalah meninggalkan imannya sampai mau memeluk agama lain, sehingga dengan demikian ia tidak sepenuhnya berada dalam kesatuan dengan Gereja Katolik. Hal kesatuan penuh dengan Gereja Katolik yang disebut dalam KHK kan. 205 mensyaratkan pengakuan iman, dalam partisipasi sakramen-sakramen dan kepatuhan kepada kepemimpinan Gerejawi. 

          Nah, bagi seorang yang dibaptis Katolik, maka peneguhan perkawinannya harus dilakukan secara Katolik. Hal ini dinyatakan dalam Kan 1117:

          KHK kan. 1117   
          Tata peneguhan [Perkawinan] yang ditetapkan di atas harus ditepati, jika sekurang-kurangnya salah seorang dari mempelai telah dibaptis dalam Gereja katolik atau diterima di dalamnya, dan tidak meninggalkannya dengan suatu tindakan formal, dengan tetap berlaku ketentuan Kanon 1127 § 2.

          KHK kan.  1127 § 2
          Jika terdapat kesulitan-kesulitan besar untuk menaati tata peneguhan kanonik, Ordinaris wilayah dari pihak katolik berhak untuk memberikan dispensasi dari tata peneguhan kanonik itu dalam tiap-tiap kasus, tetapi setelah minta pendapat Ordinaris wilayah tempat perkawinan dirayakan, dan demi sahnya harus ada suatu bentuk publik perayaan; Konferensi para Uskup berhak menetapkan norma-norma, agar dispensasi tersebut diberikan dengan alasan yang disepakati bersama.

          Memang kitab KHK tidak mendefinisikan secara mendetail tentang “meninggalkannya [Gereja] dengan tindakan formal”, tetapi secara umum hal ini dihubungkan dengan mendaftarkan diri secara formal di dalam agama lain, secara khusus jika disertai dengan mendukung karya-karya dalam agama tersebut dan partisipasi dalam ibadah religius mereka. Untuk hal tersebut, pernyataan publik penarikan diri dari [keanggotaan] Gereja, dianggap sebagai tindakan formal meninggalkan Gereja. Karena Baptisan di Gereja Katolik mengakibatkan asumsi afiliasi keanggotaan bagi Gereja Katolik, maka harus ada bukti kanonik sehubungan dengan penarikan keanggotaan Gereja, agar asumsi tersebut tidak berlaku.

          Maka, dalam kasus yang Anda tanyakan: Apakah orang Katolik yang pindah agama itu sudah pernah menuliskan surat penyataan kepada otoritas Gereja (dalam hal ini keuskupan dan parokinya) bahwa ia telah secara resmi meninggalkan Gereja Katolik? Jika belum, maka  kasusnya adalah seperti pada point 1. Artinya jika suatu saat dia ingin kembali ke Gereja Katolik dan ingin menikah secara sah di Gereja Katolik, maka dia dapat memohon pembatalan perkawinannya yang terdahulu kepada pihak Tribunal Keuskupan, karena secara kanonik memang perkawinan orang yang sudah dibaptis Katolik harus diadakan secara Katolik, dan jika tidak maka cacat kanonik dan tidak sah. (Tentu setelah ia terlebih dahulu mengaku dosa dalam sakramen Pengakuan Dosa, karena telah pernah meninggalkan imannya).

          Jika pada saat meninggalkan agama Katolik, orang itu sudah pernah secara resmi menulis surat kepada pihak otoritas Gereja, maka ia dapat terbebas dari aturan tata peneguhan perkawinan menurut Gereja Katolik. Namun sesungguhnya, dalam keadaan ini, ikatan perkawinannya malah diakui sah secara kodrati oleh Gereja Katolik, sebab Gereja Katolik mengakui ke-sahan perkawinan pasangan non Katolik, yang dilakukan secara sah di agama lain tersebut (lih. Kan. 1060). Dalam keadaan ini memang orang yang telah meninggalkan Gereja tersebut tidak lagi terikat hukum Gerejawi, tidak lagi dapat menerima sakramen-sakramen dari Gereja Katolik (kecuali sakramen tobat). Jika suatu saat ia ingin kembali menjadi Katolik, ia perlu mengaku dosa dalam sakramen Pengakuan Dosa dan menulis surat resmi kepada otoritas Gereja (yaitu Keuskupan dan parokinya) akan keputusannya untuk kembali lagi ke Gereja Katolik.

          Nah maka pertanyaan Anda berikutnya “Apakah perkawinan yang cacat kanonik/tidak sah bisa dibatalkan, menjadi sah dan tak terceraikan karena alasan anak? Apakah hukumnya? KHK? KGK?

          Perkawinan yang cacat kanonik, jika dapat dibuktikan, dapat dibatalkan oleh Tribunal Keuskupan, setelah yang bersangkutan menulis surat permohonan pembatalan perkawinannya (Anulasi) ke Tribunal, dan setelah kasus itu melalui proses pemeriksaan oleh Tribunal. Anulasi perkawinan artinya, perkawinan dinyatakan tidak sah sejak awal mula, jadi bukan perceraian. Nah jika Anulasi sudah disetujui, maka artinya baik pihak yang laki-laki maupun perempuan mempunyai status liber/ bebas tidak terikat oleh ikatan perkawinan. Namun demikian mereka tetap terikat tanggungjawab secara kodrati dan secara moral terhadap anak-anak karena mereka adalah orang tua yang melahirkan anak-anak tersebut. Maka ikatan antara keduanya menjadi tidak langsung namun hanya sebagai akibat, sebab keduanya sama-sama mempunyai tanggung jawab terhadap anak-anak mereka. Atau lebih lebih tepat jika dikatakan, “secara kodrati pasangan itu adalah orang tua anak-anak mereka, dan karena itu keduanya terikat tanggungjawab untuk membesarkan dan mendidik anak-anak tersebut.” [Terima kasih, sudah saya koreksi pernyataan saya kepada Efemia]. Tak boleh dilupakan bahwa pada dasarnya, perjanjian perkawinan di mana pasangan suami istri membentuk kebersamaan seluruh hidup, secara kodrati terarah kepada untuk kesejahteraan pasangan dan kelahiran dan pendidikan anak (KGK 1601). Maka meskipun kebersamaan seluruh hidup itu tidak dapat terpenuhi (jika pasangan berpisah) namun secara kodrati, mereka tetap mempunyai tanggungjawab sebagai orang tua bagi anak-anak mereka, dan terutama ayah, tetap bertanggungjawab untuk memberikan dana untuk membesarkan anak-anak. Untuk ketentuan minimal sehubungan dengan hal ini sudah diatur dalam hukum sipil, yang jelas disyaratkan untuk suatu perceraian.

          Semoga uraian di atas berguna.

          Salam kasih dalam Kristus Tuhan,
          Ingrid Listiati- katolisitas.org

          • syalom bu ingrid,,

            terima kasih jawabanya,,
            ada beberapa point yang perlu ditegaskan :

            1. memang yang jadi masalah adalah, apakah dengan kepindahan agama seorang katolik menjadi non katolik, menjadikan pernikahannya yang dilakukan secara non-katolik) adalah sah menurut gereja?

            2. kenyataannya, pindahnya seorang katolik menjadi pemeluk agama lain, jarang disertai dengan pernyataan resmi kepada gereja, malah, pihak gereja banyak yang tidak tahu bahwa orang tersebut, telah pindah agama….walaupun, tentunya ada inisiasi untuk agama lain yang dilakukan dihadapan saksi….
            jika demikian, apakah penryataan saksi yang menyaksikan inisiasi orang tersebut, dapat meresmikan bahwa orang tersebut telah “meninggalkan gereja secara formal”?

            • Shalom Xellz,

              Antara lain untuk menjelaskan Kan 1117, pihak Tahta Suci telah mengeluarkan Notifikasi, tentang apakah yang dimaksud dengan ACTUS FORMALIS DEFECTIONIS AB ECCLESIA CATHOLICA (silakan klik untuk membaca teks lengkapnya) yang mengatakan bahwa harus terpenuhi tiga kondisi ini pada tindakan meninggalkan Gereja Katolik secara formal:

              a. keputusan internal/ dari diri sendiri untuk meninggalkan Gereja Katolik
              b. realisasi dan pernyataan eksternal dari keputusan itu, dan
              c. penerimaan dari keputusan tersebut oleh otoritas Gereja yang berwewenang.

              Melalui surat resmi tersebut maka efeknya bukan hanya pemutusan ikatan persekutuan (iman, sakramen, bimbingan pastoral) dengan Gereja, ataupun konsekuensi administratif (dicoretnya nama orang tersebut dalam catatan keanggotaan Gereja Katolik), namun juga sebagai pemisahan diri dari kehidupan Gereja Katolik, yaitu tindakan apostasy (murtad), heresy (sesat), atau schism (skisma). Keputusan yang demikian ini sesungguhnya berakibat resiko yang sangat besar terhadap keselamatan jiwanya.

              Dengan dituliskannya surat ini, maka orang tersebut memang dapat terlepas dari ketentuan kanonik tentang perkawinan, namun konsekuensinya, Gereja tidak akan melayani jika kelak ternyata perkawinannya bermasalah, dan ia tak dapat memohon Anulasi perkawinan kepada pihak Tribunal Gereja Katolik, jika suatu saat ia ingin kembali ke Gereja Katolik. Maka Kan. 1117 justru dituliskan untuk melindungi pihak yang akan dinikahi oleh orang Katolik yang pindah agama tersebut, supaya orang Katolik itu tidak dengan mudahnya meninggalkan keluarganya jika terdapat masalah perkawinan di kemudian hari, dengan alasan, karena perkawinannya yang diadakan di luar Gereja Katolik adalah tidak sah. Jika ia sudah menulis surat resmi keluar dari Gereja Katolik, maka Gereja menghormati keputusannya, dan juga menghormati ikatan kodrati yang diakibatkan oleh peresmian/ pemberkatan nikah di agama non- Katolik tersebut, dan dengan demikian Gereja tidak dapat membatalkannya.

              Keadaan lainnya, adalah jika orang tersebut meninggalkan/ keluar Gereja Katolik, tetapi tanpa memberitahukan secara tertulis kepada pihak otoritas Gereja. Maka sepertinya, karena tidak adanya bukti meninggalkan Gereja secara resmi, dapat terjadi orang tersebut di kemudian hari ingin kembali menjadi Katolik dan memohon pembatalan perkawinannya atas dasar cacat kanonik. Jika orang tersebut telah mempunyai maksud negatif sedemikian sejak awal mula, ini adalah perbuatan dosa, sebagaimana telah dikatakan oleh Rm. Wanta, sebab ia mempermainkan celah hukum, dan telah dengan sengaja menikah tanpa mengikuti ketentuan Gereja dengan motivasi yang tidak jujur. Besarlah juga resiko yang harus ditanggung oleh seseorang jika dengan sengaja melakukan hal yang tidak terpuji ini. Pihak otoritas Gereja mempunyai hak untuk menolak permohonan Anulasi-nya, jika dalam perkawinan tersebut terdapat motivasi yang buruk ini.

              Selanjutnya, silakan mengacu kepada jawaban Romo Wanta di bawah ini.

              Salam kasih dalam Kristus Tuhan,
              Ingrid Listiati- katolisitas.org

            • Xells yth,

              Sesungguhnya, pendasaran yuridis selain Kan. 1060 juga adalah Kan 11 sebagai Norma umum:

              Kan. 11  Yang terikat oleh undang-undang yang semata-mata gerejawi ialah orang yang dibaptis di dalam Gereja katolik atau diterima di dalamnya, dan yang menggunakan akal-budinya dengan cukup, dan jika dalam hukum dengan jelas tidak ditentukan lain, telah berumur genap tujuh tahun.

              Kanon 11 ini menjadi kunci jawaban bahwa norma hukum kanonik melulu gerejawi berlaku untuk semua orang katolik yang telah dibaptis dan diterima di dalam Gereja Katolik yang menggunakan akal budinya dengan cukup.

              Di Indonesia, tidak lazim orang Katolik pindah agama dengan menuliskan surat formal keluar dari Gereja Katolik. Seorang yang murtadpun umumnya tidak menuliskan surat formal. Secara teologis sakramen Pembaptisan adalah kekal tak terhapuskan. Norma hukum untuk mengatur mereka yang secara sah menjadi Katolik dan tidak melihat apakah formal dipraktekkan ataukah tidak. Ada surat baptis berarti orang tersebut Katolik secara sah. Maka mereka harus dilayani oleh Gereja dan terkena aturan KHK 1983. Namun tidaklah boleh bahwa setiap orang dengan motivasinya yang tidak baik melakukan tindakan dengan mempermainkan celah hukum (lacuna iuris). Seperti orang pindah agama dulu,  baru menikah supaya tidak kena norma KHK 1983. Atau sengaja tidak meminta dispensasi beda agama supaya nanti kalau ada masalah perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dianulasi. Perbuatan yang sengaja demikian, tidak akan dilayani dalam proses anulasi dan dikategorikan berdosa, karena dengan sengaja dan bertanggungjawab melawan aturan Gereja.

              Maka untuk mencegah terjadinya kejahatan hukum dengan mempermainkan aturan Gereja, petugas pelayan pastoral harus teliti saat penyelidikan kanonik, saat melihat data dan pembicaraan pribadi ketika orang hendak menikah di Gereja Katolik. Sebab dapat terjadi orang yang telah menerima anulasi tersebut kemudian bermaksud untuk menikah di Gereja Katolik. Maka harus diadakan penyelidikan kanonik yang baik, untuk kasus-kasus anulasi ataupun dispensasi perkawinan. Karena bisa jadi perkawinan pertama gagal dengan sengaja dan sekarang ingin menikah kembali,  baik yang bertobat kembali ke Katolik maupun orang yang non- baptis akan menjadi Katolik.

              Seluruh perkawinan yang dilakukan secara sadar, benar dan lurus dan disaksikan oleh umat adalah mendapat perlindungan hukum secara sah sampai terjadi pembuktian kebalikannya (kan 1060) di dalam pengadilan Gereja. Karena itu tindakan yang mengajukan permohonan anulasi dalam libellus harus dilihat apakah layak dilanjutkan atau tidak jika ada motivasi yang tidak baik/ kejahatan hukum, maka permohonannya tidak dapat diproses selanjutnya. Saat permohonan Anulasi diajukan, selalu libellus (surat permohonan Anulasi tersebut) harus dibaca dengan teliti oleh pihak Tribunal dan pihak pemohon dapat dipanggil jika ada keraguan sebelum dekret penerimaan libellus dikeluarkan oleh Tribunal untuk menghindari permainan celah hukum.

              Konteks Kan. 1117 perlu dilihat dalam koridor tata peneguhan luar biasa, sebagaimana disebutkan dalam Kan 1116, di mana dalam keadaan luar biasa, kaum awam beriman kristiani dapat meneguhkan perkawinan dengan dua orang saksi. Keadaan luar biasa misalnya dalam bahaya maut dan perang atau kekacauan umum yang tidak dapat lagi mencari imam atau pastor paroki. Dalam keadaan seperti itu perlu adanya kepastian apakah orang yang menikah ini Katolik atau sudah tidak Katolik maka, kata “tidak meninggalkannya dengan suatu tindakan formal” tercantum di sana. Penafsirannya, berkaitan dengan keadaan darurat karena tidak ada imam yang meneguhkan. Tindakan formal yang dimaksud adalah dalam bentuk dokumen pernyataan meninggalkan Gereja Katolik dan hal itu telah dilakukannya. Pada saat keadaan luar biasa di mana ketiadaan imam, maka hal memeriksa apakah pernah dilakukan “tindakan formal meninggalkan Gereja” menjadi penting, untuk memastikan secara formal bahwa pihak yang akan menikah salah satunya Katolik. Tentu karena beda agama/gereja perlu mengikuti aturan perkawinan campur (mixta matrimonium).

              Harus diakui bahwa definisi “tindakan meninggalkan Gereja secara formal” sebagaimana disebutkan dalam Notifikasi, memang bermasalah, justru karena pada umumnya orang tidak melakukannya, sehingga menyulitkan pemeriksaan di Tribunal, jika suatu saat mereka memohon pembatalan perkawinannya. Oleh karena itu, pihak otoritas dalam Tribunal Gereja mempunyai tugas yang berat untuk memeriksa hal ini, agar dapat memutuskan dengan adil dan benar, sehubungan dengan perkara permohonan Anulasi yang diajukan.

              Salam,
              Rm. Wanta

              • syalom bu ingrid dan romo wanta,,

                Benar, saya disini memang ingin melihat celah hukum tersebut,,yang ternyata memang ada…

                saya setuju dengan jawaban bu ingrid :
                “Jika orang tersebut telah mempunyai maksud negatif sedemikian sejak awal mula, ini adalah perbuatan dosa, sebagaimana telah dikatakan oleh Rm. Wanta, sebab ia mempermainkan celah hukum, dan telah dengan sengaja menikah tanpa mengikuti ketentuan Gereja dengan motivasi yang tidak jujur.”

                juga dari romo wanta:
                “Seperti orang pindah agama dulu, baru menikah supaya tidak kena norma KHK 1983. Atau sengaja tidak meminta dispensasi beda agama supaya nanti kalau ada masalah perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dianulasi. Perbuatan yang sengaja demikian, tidak akan dilayani dalam proses anulasi dan dikategorikan berdosa, karena dengan sengaja dan bertanggungjawab melawan aturan Gereja.”

                memang kita tidak bisa berprasangka terhadap sebagian orang, yang sebenarnya juga memainkan hukum perkawinan,, adalah penting bahwa gereja memiliki tindakan nyata terkait kasus-kasus perkawinan yang gagal, entah sengaja atau tidak.

                khususnya dalam jawaban romo wanta yang saya kutip yaitu untuk “tidak akan dilayani dalam proses anulasi dan dikategorikan berdosa, karena dengan sengaja dan bertanggungjawab melawan aturan Gereja.” perlu kiranya diberi landasan hukum (kanon?) supaya tidak ada tuntutan jika seandainya terjadi tidak ada pelayanan…..

                terima kasih

                • RD. Bagus Kusumawanta on

                  Xellz yth,

                  Pendasaran hukum Kan 1505, hakim tunggal maupun kolegial dapat menolak surat gugat (libellus) jika ada cacat.

                  salam
                  Rm Wanta

    • Shalom Stayloo,

      Terima kasih atas pertanyaan Anda. 2Kor 6:14 menuliskan “Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap?” di ayat ini, Rasul Paulus ingin menekankan bahwa memiliki pasangan menyembah berhala (konteks dari orang-orang di Korintus) dapat menyebabkan seseorang menjauh dari imannya dan jatuh ke dalam dosa. Tentu saja, bukan berarti bahwa kita tidak boleh berhubungan dengan pendosa. Kita harus mengasihi pendosa namun kita harus membenci dosa. Kalau dekat dengan orang-orang yang berdosa dapat menyebabkan kita sendiri dapat jatuh ke dalam dosa dan membahayakan keselamatan kita, maka sudah seharusnya kita menjauhi pendosa dan memperkuat pondasi iman kita, sehingga pada saatnya, kita juga dapat membantu mereka ke dalam pertobatan.

      Salam kasih dalam Kristus Tuhan,
      stef- katolisitas.org

  4. gedhang kukus on

    Apa kabar Bu? Bu belakangan ini saya mendengar bahwa gereja katolik tidak bisa / tidak mau lagi menikahkan pasangan yg berbeda agama /berbeda gereja.Saya sendiri kurang jelas mengenai duduk masalahnya .Benarkah itu ? Seandainya itu benar maka sangatlah disayangkan karena itu akan semakin menjauhkan umat katolik dari gerejanya ,fungsi gereja sebagai penjala manusia tidak berjalan .Saya kembalikan kepada diri saya sendiri , andai yg akan menikah itu saya dan mengalami penolakan kr alasan seperti itu . Maka saya akan tetap melangsungkan pernikahan dg cara apapun , kr bagi saya menjadi katolik adalah relationship saya dengan tuhan secara pribadi , bukan relationship dengan gereja .Gereja bisa salah , tapi tuhan tidak…..

    • Shalom Gedhang Kukus,

      Sebenarnya ketentuan tentang perkawinan dalam Gereja Katolik, secara khusus tentang perkawinan beda agama ataupun beda Gereja sudah lama ada, bukan hanya baru belakangan ini. Secara umum memang Gereja menganjurkan perkawinan seiman (sama-sama Katolik), agar pasangan tidak mengalami ketidaksatuan hati, justru di inti kehidupan keluarga itu sendiri. Namun jika untuk satu dan lain hal, perkawinan seiman ini tidak dapat terwujud, maka Gereja dapat memperbolehkan perkawinan beda gereja ataupun beda agama. Untuk perkawinan beda gereja agar dapat disahkan di Gereja Katolik, dibutuhkan izin dari pihak otoritas Gereja Katolik, sedangkan untuk perkawinan beda agama dibutuhkan dispensasi dari pihak otoritas Gereja Katolik. Izin maupun dispensasi ini dapat diberikan jika dipenuhi persyaratan tertentu, sebagaimana disebutkan di bawah ini.

      Demikian saya sertakan ketentuannya dari Katekismus Gereja Katolik dan Kitab Hukum Kanonik 1983:

      KGK 1633    Perkawinan campur [antara orang Katolik dengan orang yang dibaptis bukan Katolik], yang sering terjadi di banyak negara, membutuhkan perhatian khusus, baik dari pihak kedua mempelai maupun dari para pastor. Dalam hal perbedaan agama (antara orang Katolik dan orang yang tidak dibaptis) dibutuhkan sikap waspada yang lebih besar lagi.

      KGK 1634    Kenyataan bahwa kedua mempelai bukan anggota Gereja yang sama, bukan merupakan halangan Perkawinan yang tidak dapat diatasi, kalau mereka berhasil menggabungkan apa saja yang setiap pihak sudah terima dalam persekutuan Gerejanya, dan belajar satu dari yang lain, bagaimana setiap mereka menghayati kesetiaannya kepada Kristus. Tetapi masalah yang berkaitan dengan Perkawinan campur, jangan dianggap remeh. Mereka timbul dari kenyataan bahwa perpecahan umat Kristen belum diatasi. Untuk suami isteri bahayanya, bahwa mereka merasakan nasib sial dari ketidaksatuan umat Kristen dalam pangkuan keluarganya. Perbedaan agama malahan dapat memperberat masalah ini. Pandangan yang berbeda-beda mengenai iman dan juga mengenai Perkawinan, tetapi juga sikap semangat religius yang berbeda-beda, dapat menimbulkan ketegangan dalam Perkawinan, terutama dalam hubungan dengan pendidikan anak-anak. Lalu dapat timbul bahaya untuk menjadi acuh tak acuh terhadap agama.

      KGK 1635    Sesuai dengan hukum yang berlaku dalam Gereja Latin, maka Perkawinan campur membutuhkan izin eksplisit dari otoritas Gereja, supaya diizinkan. (Bdk. KHK, kan. 1124). Dalam hal perbedaan agama dibutuhkan dispensasi eksplisit dari halangan ini demi keabsahannya (Bdk. KHK, kan. 1086). Izin dan dispensasi ini mengandaikan bahwa kedua mempelai mengetahui dan tidak menolak tujuan dan sifat-sifat hakiki perkawinan, demikian pula kewajiban yang dipikul pihak Katolik menyangkut pembaptisan dan pendidikan anak-anak dalam Gereja Katolik (Bdk. KHK, kan. 1125).

      KHK 1124    Perkawinan antara dua orang dibaptis, yang diantaranya satu dibaptis dalam Gereja katolik atau diterima di dalamnya setelah baptis dan tidak meninggalkannya dengan tindakan formal, sedangkan pihak yang lain menjadi anggota Gereja atau persekutuan gerejawi yang tidak mempunyai kesatuan penuh dengan Gereja katolik, tanpa izin jelas dari otoritas yang berwenang, dilarang.

      KHK 1125    Izin semacam itu dapat diberikan oleh Ordinaris wilayah, jika terdapat alasan yang wajar dan masuk akal; izin itu jangan diberikan jika belum terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

      1.  

        1. pihak katolik menyatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman serta memberikan janji yang jujur bahwa ia akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga, agar semua anaknya dibaptis dan dididik dalam Gereja Katolik;
        2. mengenai janji-janji yang harus dibuat oleh pihak katolik itu pihak yang lain hendaknya diberitahu pada waktunya, sedemikian sehingga jelas bahwa ia sungguh sadar akan janji dan kewajiban pihak katolik;
        3. kedua pihak hendaknya diajar mengenai tujuan-tujuan dan ciri-ciri hakiki perkawinan, yang tidak boleh dikecualikan oleh seorang pun dari keduanya.

      KHK 1126    Adalah tugas Konferensi para Uskup untuk menentukan baik cara pernyataan dan janji yang selalu dituntut itu harus dibuat, maupun menetapkan cara hal-hal itu menjadi jelas, juga dalam tata-lahir, dan cara pihak tidak Katolik diberitahu.

      KHK 1086

      § 1     Perkawinan antara dua orang, yang diantaranya satu telah dibaptis dalam Gereja katolik atau diterima di dalamnya dan tidak meninggalkannya dengan tindakan formal, sedangkan yang lain tidak dibaptis, adalah tidak sah.
      § 2     Dari halangan itu janganlah diberikan dispensasi, kecuali telah dipenuhi syarat-syarat yang disebut dalam Kanon 1125 dan Kanon 1126.

      Jadi yang dilarang adalah, jika perkawinan beda gereja/ beda agama itu tidak memperoleh izin/ dispensasi.

      Namun di atas semua itu, perlu disadari bahwa jika Gereja menentukan sesuatu itu adalah demi kebaikan kita semua sebagai anggota-anggotanya. Gereja itu seperti seumpama Ibu bagi kita umat beriman, selalu bermaksud melindungi dan mengarahkan kita kepada keselamatan kekal. Itulah sebabnya dibuat peraturan, termasuk tentang perkawinan, agar keluarga-keluarga dapat diarahkan kepada keselamatan kekal tersebut.

      Perkawinan beda gereja atau beda agama memang dapat menyebabkan kesulitan tersendiri, (walaupun dapat juga menumbuhkan sikap toleransi dalam keluarga), dan jika tidak dapat diatasi dapat menimbulkan masalah yang dapat membahayakan keadaan iman pihak yang Katolik. Sejujurnya perkawinan memang sudah mempunyai tantangannya tersendiri, oleh sebab kedua pihak yang terlibat mempunyai latar belakang yang berbeda, kepribadian maupun cara berpikir yang berbeda (antara pria dan wanita) dan perbedaan agama akan lebih lagi menambah tantangan ini. Maka jika Gereja menganjurkan perkawinan seiman, tentu ada alasannya. Jika Gereja yang mengizinkan perkawinan beda gereja ataupun beda agama, mari kita pandang sebagai kemurahan hati Gereja yang memperhatikan kebutuhan umatnya. Namun demikian, sebagai umat beriman yang sudah dibaptis Katolik, kita tetap mempunyai tanggung jawab di hadapan Tuhan untuk menjaga dan menumbuhkan iman kita itu, dalam kesatuan dengan Gereja.

      Sesungguhnya Gereja Katolik tidak mengajarkan bahwa menjadi Katolik adalah hanya urusan kita secara pribadi dengan Tuhan. Hubungan secara pribadi dengan Tuhan memang penting, tetapi iman bukan hanya menyangkut hal itu saja. Sebab Pembaptisan yang menjadikan kita sebagai Katolik, itu bukan semata bermakna hubungan yang subyektif (hanya antara saya dan Tuhan). Melalui Baptisan kita digabungkan menjadi anggota Tubuh Kristus, artinya kita tergabung dengan Gereja yang didirikan Kristus, dan oleh sebab itu, kita menerima pertumbuhan kehidupan rohani kita dari Gereja. Sakramen Ekaristi, rahmat pengampunan dalam sakramen Tobat, Penguatan rahmat Baptisan, pengurapan jika sakit, pemberkatan perkawinan maupun pentahbisan sebagai imam adalah kelanjutan dari rahmat Baptisan yang menggabungkan kita dengan Kristus dan Gereja-Nya. Selain itu, dengan disatukannya kita dengan Kristus, kita juga disatukan dengan sesama anggota Kristus yang lain. Maka jika kita mengatakan bahwa kita sungguh mengasihi Kristus, kita harus juga mengasihi Tubuh-Nya, yang juga disebut sebagai Mempelai-Nya, yaitu Gereja. Sebab sebagai Kepala, Kristus tak pernah terpisah dari Tubuh-Nya, yaitu Gereja.

      Maka benar, jika Anda mengatakan bahwa Tuhan tidak mungkin salah, dan karena itu Ia tidak mungkin salah saat menjanjikan bahwa Gereja-Nya akan tetap disertai-Nya sampai akhir zaman (lih. Mat 28:19-20), dan dijaga-Nya dari kebinasaan dan kesesatan (lih. Mat 16:19). Karena itu kita dapat yakin bahwa dalam hal ajaran iman dan moral, Gereja tidak mungkin salah, sebab kuasa Kristus menjaminnya sendiri. Selanjutnya kita dipanggil untuk membuktikan kepenuhan kasih kita kepada Kristus, akankah kita tetap setia menjaga keutuhan iman kita ini sampai akhir? Hal perkawinan merupakan salah satu momen yang penting bagi kita untuk membuktikannya, mengingat dengan perkawinan, kita mengambil bagian di dalam persatuan kasih antara Kristus dengan Mempelai-Nya (lih. Ef 5:22-33) yaitu Gereja yang didirikan-Nya di atas Rasul Petrus, yang kini terus eksis di dalam Gereja Katolik.

      Salam kasih dalam Kristus Tuhan,
      Ingrid Listiati- katolisitas.org

    • Shalom Yohanes,
      Perkawinan dua orang yang telah dibaptis secara sah, otomatis derajatnya diangkat ke sakramen, walaupun mereka tidak dibaptis dalam Gereja Katolik. Dituliskan sebagai berikut:

      KGK 1601 “Perjanjian Perkawinan, dengan mana pria dan wanita membentuk antar mereka kebersamaan seluruh hidup, dari sifat kodratinya terarah pada kesejahteraan suami-isteri serta pada kelahiran dan pendidikan anak; oleh Kristus Tuhan Perkawinan antara orang-orang yang dibaptis diangkat ke martabat Sakramen” (CIC can. 1055 §1).Kan. 1055 § 1    Perjanjian (foedus) perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan (consortium) seluruh hidup, yang menurut ciri kodratinya terarah pada kesejahteraan suami-istri (bonum coniugum) serta kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen.Kan. 1055 § 2    Karena itu antara orang-orang yang dibaptis, tidak dapat ada kontrak perkawinan sah yang tidak dengan sendirinya sakramen.

      Jadi sepanjang baptisan kedua pasangan tersebut sah (memakai forma Trinitas dan materia air bersih, jika Gereja non Katolik, termasuk dalam daftar PGI), jika keduanya menikah, maka perkawinannya adalah sakramen, dan ikatannya diakui oleh Gereja Katolik.

      Namun jika salah satu dari pasangan itu Katolik, maka pemberkatan harus dilakukan secara Katolik, atau jika karena satu dan lain hal tidak dapat dilakukan (pemberkatan akan dilakukan secara Kristen non- Katolik), maka agar ikatan perkawinan itu dapat dikatakan sah menurut hukum Gereja Katolik, pasangan harus meminta izin terlebih dahulu kepada pihak Ordinaris terlebih dahulu (pihak keuskupan).

      Semoga dapat memperjelas.
      Salam kasih dalam Kristus Tuhan,stef – katolisitas.org